JAKARTA. Setelah tertunda lebih dari satu bulan, Kementerian Perumahan Rakyat
(Kemenpera) membuka kembali program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan skema
Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Pemerintah dan bank pelaksana
akan menandatangani Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) pada Jumat 23
Februari mendatang. Dalam MoU itu kedua pihak sepakat menetapkan bunga FLPP
sebesar 7,25%. Ini sudah termasuk biaya asuransi jiwa dan kebakaran. Porsi
pendanaan masing-masing pihak menanggung 50%. (Lihat halaman 16) Sri Hartoyo,
Deputi Bidang Pembiayaan Kemenpera menuturkan, setelah mengantongi PKO baru,
empat bank pelaksana yakni Bank Tabungan Negara (BTN), Bank BNI, Bank Mandiri
(Mandiri) dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) bisa menyalurkan kredit. Kemenpera
menargetkan pembiayaan FLPP sampai akhir tahun 2012 mencapai Rp 7,5 triliun
untuk 120.000 unit rumah. Iqbal Latanro, Direktur Utama BTN menyampaikan, dengan
PKO baru ini pihaknya akan menggelontorkan kredit lebih dari Rp 1 triliun atau
sekitar untuk 12.000 sampai 13.000 unit rumah. Target ini lebih rendah
dibandingkan realisasi sepanjang tahun 2011 yang mencapai Rp 3,51 triliun untuk
104.659 unit rumah. Tahun lalu bunga FLPP di kisaran 8%. Iqbal mengakui,
pihaknya mengurangi penyaluran FLPP. Namun ia menegaskan kebijakan ini lebih
karena sumber pendanaan yang sulit. BTN memang berencana menerbitkan obligasi
senilai Rp 2 triliun pada semester II-2012, namun ini belum cukup menopang
target. "Sulit mencari likuiditas apalagi saat ini bank-bank tengah mewaspadai
kondisi likuiditas," tutur Iqbal, Selasa (21/2). Indrastomo Nugroho, Head of
Product and Business Credit Consumer BNI, mengusulkan target FLPP sebaiknya
dibagi rata ke empat bank. Misalnya target pemerintah sebesar 120.000 unit rumah
artinya masing-masing bank memperoleh pembiayaan sekitar 30.000 unit. Dia belum
dapat memastikan berapa nilainya karena akan mengonfirmasi debitur-debitur
dengan informasi suku bunga baru. Sri menambahkan, untuk debitur yang sudah
mendapatkan persetujuan kredit FLPP dengan bunga 8%, dapat meminta perubahan
bunga menjadi 7,25%. "Asalkan KPR tersebut diterbitkan setelah 1 Januari 2011,"
tambah Sri. Di tahap awal, Pemerintah hanya melibatkan empat Bank BUMN.
Kemenpera bisa saja membuka peluang bank lain ikut serta, seperti bank
pembangunan daerah (BPD). Tetapi, mereka harus mampu menyesuaikan diri dengan
isi PKO empat bank BUMN. Erzon, Direktur Utama Bank Riau dan Kepri mengatakan,
sebaiknya pemerintah juga melibatkan BPD, karena pada program sebelumnya sudah
ada 10 BPD yang bersedia menjadi bank pelaksana. Dari 10 bank ini, baru BPD
Sumatera Utara dan Kalimantan Timur yang telah komitmen menyalurkan kredit FLPP
senilai Rp 1,2 triliun. Erzon mengklaim, 10 bank daerah siap menjalankan program
FLPP dengan bunga 7,25%. "Kami berharap, dalam kerjasama yang baru ini kami
diundang," tuturnya. n